Tidak
terlihatnya kebijakan yang konkrit oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan
yang terjadi di Papua Barat akan memicu pihak asing turut ambil bagian dalam
menginterfensi konflik tersebut. Hal ini didukung dengan isu globalisasi yang
sedang pesat di masa sekarang dan munculnya isu global governance dimana banyak aktor yang berpengaruh besar dalam
menekan suatu pemerintahan, baik itu untuk skala nasional, maupun
Internasional. Maka dari itu pemerintah dalam hangatnya isu global governance
harus selalu waspada atas berbagai tekanan dan bijak dalam mengatasi
permasalahan dalam negaranya.
Summary
introduction
“Gunung Emas” yang ada di Timika,
Papua Barat Indonesia seharusnya menjadi sebuah “power” bagi negara Indonesia
di dunia Internasional. “Gunung Emas” seluas
kurang lebih 212.950 hektare ini mengandung emas terbesar di dunia,
perak yang berlimpah, dan juga tembaga terbesar ketiga di dunia.[1]
Belum lagi belakangan ini banyak pengamat telah melakukan penelitian sebagaimana
disampaikan oleh berbagai media mengemukakan bahwasanya di lapisan bawah dari tembaga
dan emas tersebut terdapat kandungan uranium yang dapat dijadikan dalam
pembuatan nuklir.[2]
Namun hal yang sangat fatal adalah ketika “gunung emas” ini dikendalikan oleh
PT.Freeport milik asing yang berimbas negatif pada penduduk setempat dan juga
karyawan yang bekerja disana.
Kesenjangan kesejahteraan dengan
perbandingan tingkat upah yang tidak sesuai antara buruh Indonesia dengan para
pegawai asing khususnya Amerika disana, membuat para buruh marah dan melakukan
beberapa kali pemogokan, memblokade jalan-jalan penting, dan juga demonstrasi.
Hal ini kemudian semakin mendukung pihak-pihak Organisasi Papua Merdeka
(OPM) memperkuat aksi menuntut pembebasan Papua Barat serta mengajak masyarakat
Papua Barat untuk mendukung aksi mereka. Tidak terlihatnya penyelesaian yang
konkrit dari pemerintah pun semakin memperkuat dan memperkeruh permasalahan
yang kemudian menjadi kompleks di wilayah Papua Barat ini. Pihak asing juga
mulai ikut campur atas konflik yang ada di Papua dan berkembangnya isu global
governance membuat pemerintah Indonesia harus kuat dan waspada atas berbagai
tekanan dari pihak dalam maupun luar negri dalam mengatasi konflik ini. Singkatnya,
“senjata andalan” yang seharusnya dapat dipakai sebagai “great power” oleh
negara dalam berbagai bidang seperti perekonomian, teknologi, pertahanan dan
keamanan, yang berujung pada kesejahteraan negara, diberikan secara “cuma-cuma”
kepada pihak asing yang dengan seenaknya mengeksploitasi “gunung emas”
tersebut.
Kondisi Kekinian
PT.Freeport
Indonesia adalah penghasil tambang emas terbesar yang pernah ada di dunia[3]. PT.Freeport menghasilkan 1.765.000 ons emas pada
tahun 2010, sementara tambang emas terbesar dunia lainnya seperti yang terdapat
di Amerika hanya menghasilkan 5000 ons, Amerika Latin (Peru) 97.000 ons dan
sedikit pada tambang emas yang terdapat di Afrika[4].
Dari sana terlihat jelas kalau dari 100% jumlah emas yang ada di dunia, 95 %
berasal dari Indonesia dan hanya 5 % dari luar Indonesia. Sementara gaji paling
rendah terdapat pada tambang Indonesia sendiri, PT.Freeport Indonesia.
Salah
satu pemicu konflik di Papua adalah PT.Freeport itu sendiri. Konflik yang semakin
kompleks ini ditunjukkan dengan adanya kesenjangan yang terjadi di Papua
kemudian mengakibatkan masalah yang terlihat kompleks di Papua Barat. Kesejahteraan penduduk Papua tak secara otomatis terkerek naik dengan
kehadiran Freeport yang ada di wilayah mereka tinggal. Di wilayah operasi
Freeport, sebagian besar penduduk asli berada di bawah garis kemiskinan dan
terpaksa hidup mengais emas yang tersisa dari limbah Freeport. Selain
permasalahan kesenjangan ekonomi, aktivitas pertambangan Freeport juga merusak
lingkungan secara masif serta menimbulkan pelanggaran HAM.[5]
Sementara itu peranan pemerintah hampir tidak terlihat nyata dalam mengatasi
konflik yang kian meluas ini.
Sejarah Singkat berdirinya
PT.Freeport
PT. Freeport
Indonesia (PTFI) adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya
dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. PTFI merupakan penghasil
terbesar konsentrat tembaga dari bijih mineral yang juga mengandung emas dalam
jumlah yang berarti[6]. Awal berdirinya PT Freeport Indonesia
(PTFI) bermula saat seorang manajer eksplorasi Freeport Minerals Company;
Forbes Wilson, melakukan ekspedisi pada tahun 1960 ke Papua setelah membaca
sebuah laporan tentang ditemukannya Ertsberg (Gunung Bijih), sebuah cadangan
mineral, oleh seorang geolog Belanda; Jean Jacques Dozy, pada tahun 1936.[7]
Setelah
ditandatanganinya Kontrak Karya pertama dengan Pemerintah Indonesia bulan April
1967, PTFI memulai kegiatan eksplorasi di Ertsberg pada Desember 1967.
Konstruksi skala besar dimulai bulan Mei 1970, dilanjutkan dengan ekspor
perdana konsentrat tembaga pada bulan Desember 1972.
Tahun
1980, Freeport menggandeng Mc.Moran milik “Jim Bob” Moffet dan menjadi
perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun.
Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A. Maley, menulis sebuah
buku berjudul “Grasberg” setebal 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas
di Irian Barat itu memiliki depost terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih
tembaganya menempati urutan ketiga terbesar.[8]
PTFI merupakan
salah satu pembayar pajak terbesar bagi Negara Indonesia. Sejak tahun 1992
sampai dengan 2005, manfaat langsung dari operasi perusahaan terhadap Indonesia
dalam bentuk dividen, royalti dan pajak mencapai sekitar 3,9 miliar dolar AS.
Selain itu, PTFI juga telah memberikan manfaat tidak langsung dalam bentuk
upah, gaji dan tunjangan, reinvestasi dalam negeri, pembelian barang dan jasa,
serta pembangunan daerah dan donasi.
1.
Kondisi Buruh PT.Freeport
PT
Freeport McMoran Indonesia pun telah berlaku semena-mena kepada karyawan
Freeport Indonesia yang kebanyakan adalah orang asli Indonesia. Menurut
pengakuan Bapak Tri Puspita selaku Sekretaris Hubungan Industri Serikat Pekerja
Freeport Indonesia, Freeport bersifat eksklusif sehingga akses untuk ke rumah
sakit ataupun mess pun juga sulit. Lebih jauh lagi, standart yang dimiliki
pekerja Freeport dari Indonesia sama dengan seluruh karyawan Freeport yang ada
di seluruh dunia akan tetapi gaji yang diterima oleh pekerja dari Indonesia
hanya separuhnya. Menariknya lagi, menurut laporan dari Investor Daily
tanggal 10 Agustus 2009, dikatakan bahwa pendapatan utama PT Freeport McMoran
adalah dari operasi tambabangnya yang ada di Indonesia, yaitu sekitar 60%[9].
Karyawan PT. Freeport tengah menjalankan aksi mogok kerja dengan menuntut
kenaikan gaji US$ 4 per jam. Bukan keadilan yang didapatkan pekerja Freeport
dari Indonesia yang menuntut kenaikan gaji akan tetapi tudingan sebagai
kelompok separatis lah yang mereka dapat. Padahal mereka hanya menuntut
hak-haknya sebagai warga negara untuk memperoleh kesejahteraan.
Sebuah video yang diunggah oleh
seorang karyawan PT.Freeport sendiri yang disebar dalam media sosial youtube
berjudul “ALKINEMOKIYE - FROM STRUGGLE DAWNS NEW HOPE” menayangkan tentang
bagaimana kehidupan para buruh yang bekerja di PT.Freeport sejak memulai hingga
sampai belasan tahun bekerja disana. Seorang karyawan bernama Sugeng Adi
Mulyanto bekerja selama 25 tahun di PT.Freeport kemudian pensiun dengan jumlah
gaji pokok hanya sebesar 3,6 juta rupiah. Demikian juga Abdul Muis, Yose Amari, Matius, dan banyak karyawan
lainnya merasa dirugikan dengan pensiun tanpa mendapatkan gaji pensiun dari
pihak PT.Freeport[10].
Dengan lama bekerja sampai belasan bahkan puluhan tahun, mereka pun akhirnya
hanya tinggal di sebuah rumah yang cenderung kumuh dan rawan dengan berbagai
penyakit. Bagaimana tidak? Pendapatan yang mereka terima tidak sesuai dengan tingginya biaya hidup dan juga jerih payah mereka dalam
bekerja.
2. Kasus Pemogokan dan penembakan yang terjadi
Tidak terima
dengan kesenjangan yang dilakukan oleh pihak PT.Freeport, para karyawan
melakukan demonstrasi dan pemogokan kerja selama berhari-hari. Mereka
memblokade jalan-jalan utama akses menuju lokasi penambangan emas tersebut.
Aparat kepolisian dan militer pun berperan aktif dalam aksi ini. Video berjudul
“ALKINEMOKIYE - FROM STRUGGLE DAWNS NEW HOPE” itu juga berkali-kali menunjukkan
terjadinya penembakan terhadap para demonstran dengan peluru tajam yang
kemudian mengakibatkan luka bahkan korban tewas. Para karyawan saling mengajak
satu dengan yang lainnya dan tak jarang terjadi kericuhan antar karyawan.
Freeport membawahi sekira 9.000 tenaga kerja yang terbagi menjadi karyawan staf
dan non-staf. Aksi demo dan mogok ini menyebabkan Freeport harus menempatkan
sebagian karyawan staf untuk kegiatan operasional.
Penembakan
pun datang entah dari mana saja. Dalam laporan keuangannya, PT.Freeport
menuliskan bahwa PT.Freeport sendiri mengeluarkan dana sebesar 14 Juta US.Dollar
pada tahun 2010 yang silam[11].
Namun yang menjadi pertanyaan adalah benar atau tidak sejumlah uang itu di
keluarkan? Jika ya, kemana uang sebanyak itu dialokasikan? Banyak yang
beranggapan kalau sejumlah uang tersebut didistribusikan langsung kepada pihak
keamanan dan itu sebabnya mengapa banyak terjadi kasus penembakan kepada rakyat
ataupun karyawan saat melakukan demonstrasi maupun pemogokan tahun yang silam.
Februari
2013 yang lalu terjadi juga kasus penembakan yang menewaskan delapan prajurit
TNI gugur dan dua warga sipil tewas setelah disergap kelompok sipil bersenjata
dalam aksi penyerangan di dua lokasi di Papua, Kamis kemarin. Penyerangan
sekelompok separatis bersenjata seolah menjadi bukti nyata bahwa kekerasan
kolektif masih menjadi bahaya laten yang harus diwaspadai oleh aparat TNI yang
bertugas mengamankan wilayah NKRI dari ancaman peperangan[12].
Tak jarang
juga terjadi penembakan-penembakan dengan pelaku yang tidak diketahui.
Penembakan ini terjadi pada mereka yang sedang melakukan aksi demo, blokade
jalan-jalan, sampai saat bersembunyi di pinggir-pinggir jalan. Yang lebih
parah, aksi penembakan juga terjadi pada mereka yang tidak ikut dalam aksi
demonstrasi ataupun aksi pemblokade jalan. Penembakan juga terjadi pada mereka
yang sedang bekerja di dalam lokasi penambangan, dirumah, maupun
ditempat-tempat lain yang cenderung aman [13].
3.
Kondisi Pemiskinan Papua, pemerintah
terkesan ‘buta’
Di sisi lain, pemiskinan terus berlangsung di wilayah Mimika. Kesejahteraan
penduduk Papua tak secara otomatis terkerek naik dengan kehadiran Freeport yang
ada di wilayah mereka tinggal. Di wilayah operasi Freeport, sebagian besar
penduduk asli berada di bawah garis kemiskinan dan terpaksa hidup mengais emas
yang tersisa dari limbah Freeport. Selain permasalahan kesenjangan ekonomi,
aktivitas pertambangan Freeport juga merusak lingkungan secara masif serta
menimbulkan pelanggaran HAM.
Timika bahkan menjadi tempat berkembangnya penyakit mematikan, seperti
HIV/AIDS. Tercatat, jumlah tertinggi penderita HIV/AIDS Indonesia berada di
Papua. Keberadaan Freeport juga menyisakan persoalan pelanggaran HAM yang
terkait dengan tindakan aparat keamanan Indonesia pada masa lalu dan kini.
Hingga kini, tidak ada satu pun pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti serius
oleh pemerintah bahkan terkesan diabaikan, pemerintah terkesan ‘buta’ .
Kegagalan pembangunan di Papua dapat dilihat dari buruknya angka
kesejahteraan manusia di Kabupaten Mimika. Penduduk Kabupaten Mimika, lokasi di
mana Freeport berada, terdiri atas 35% penduduk asli dan 65% pendatang. Hampir
seluruh penduduk miskin Papua adalah warga asli Papua[14].
Di sisi lain, pendapatan pemerintah daerah Papua demikian bergantung pada
sektor pertambangan. Sejak tahun 1975-2002 sebanyak 50 persen lebih PDRB Papua
berasal dari pembayaran pajak, royalti dan bagi hasil sumber daya alam tidak
terbarukan, termasuk perusahaan migas[15].
Artinya ketergantungan pendapatan daerah dari sektor ekstraktif akan
menciptakan ketergantungan dan kerapuhan yang kronik bagi wilayah Papua ke
depan.
Pada tahun 2005 terlihat Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Papua menempati
peringkat ke 3 dari 30 provinsi di Indonesia. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua, yang diekspresikan dengan tingginya angka kematian ibu hamil
dan balita karena masalah-masalah kekurangan gizi, berada di urutan ke-29.
Lebih parah lagi, kantong-kantong kemiskinan tersebut berada di kawasan konsesi
pertambangan Freeport[16].
4. Analisis
dalam Teori Pengantar Hubungan Internasional
Pluralisme dan munculnya Isu Global
Governance dalam dunia Internasional
Fenomena yang
terjadi dalam Freeport Indonesia ini sudah diluar kendali. Keuntungan,
kerugian, semua dialami oleh satu pihak, yaitu Indonesia. Masyarakat pun
mempertanyakan kebijakan pemerintah yang tidak pernah bijak dalam masalah ini.
Pemerintah pun seolah tidak menghiraukan kondisi tersebut. Banyak kejadian yang
sangat merugikan Indonesia dan masyarakat papua. Pemerintah mungkin hanya
tergiur oleh pendapatan pajak dari PTFI, tetapi tidak melihat dampak-dampak
yang terjadi dalam masyarakatnya. Padahal dalam perbandingan pajak dengan
pendapatan PTFI sangatlah berbeda[17].
Indonesia adalah
negara yang hidup berdampingan dengan negara lain dalam dunia internasional.
Semakin meluasnya isu-isu dalam Hubungan Internasional, maka harus semakin
kuatlah negara Indonesia untuk mampu berdiri kuat dalam berbagai gejolak dalam
dunia Internasional.
Tindakan
negara terkadang bukan merupakan representasi dari kepentingan negara secara
keseluruhan, melainkan kepentingan pihak-pihak di dalam negara yang seringkali
bertentangan satu sama lain. Oleh karenanya kaum pluralis menganggap bahwa
kepentingan nasional adalah suatu konsep yang menyesatkan karena tidak pernah
ada kebijakan atau perumusan mengenai kepentingan negara sebagai suatu
keseluruhan[18].
Negara pun terkadang melakukan tindakan-tindakan yang tidak memperhitungkan
untung-rugi karena dipengaruhi oleh faktor idiosinkretik pemimpinnya.
Dalam
dinamika hubungan internasional, kaum pluralis menekankan gerakan sosial yang
kompleks. Model hubungan internasional menurut kaum pluralis bersifat kompleks,
yaitu model jaring laba-laba (cobweb). Globalisme atau strukturalisme
disebut juga World System Theory menentang asumsi state-centric maupun
multi-centric dari kaum realis dan pluralis, melainkan berpendapat bahwa aktor
utama dalam hubungan internasional adalah kelas. Berdasarkan pandangan ini,
hubungan internasional adalah mengenai eksploitasi kelas kapitalis
(negara-negara kaya yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme, Dunia Utara
atau Dunia Pertama) terhadap kelas proletar (negara-negara miskin di Dunia
Selatan).
Pandangan
globalisme mereduksi semua permasalahan menjadi permasalahan ekonomi dan
menganggap bahwa isu-isu lain, seperti keamanan dan politik hanya berada di
permukaan saja. Model hubungan internasional menurut kaum Globalis adalah model
gurita berkepala banyak (octopus model) di mana kepala gurita tersebut
mewakili negara-negara kapitalis kaya yang menjulurkan tentakel-tentakelnya
kepada negara-negara miskin dalam proses eksploitasi yang tiada akhir[19].
Secara ringkas, pluralisme dalam
Hubungan Internasional menekankan bahwa Selain negara, aktor-aktor
transnasional juga memainkan peranan penting dalam hubungan internasional,
negara tidak manunggal, melainkan plural dan tidak selalu rasional. Selain itu, juga menekankan pentingnya
isu-isu lain di luar keamanan, mencakup ekonomi dan sosial (low politics)
serta adanya gerakan sosial yang kompleks, interdependensi[20].
Dari sana terlihat jelas akan muncul
aktor-aktor baru selain negara dalam Hubungan Internasional sendiri seperti
IGO, INGO, dan bentuk-bentuk lainnya. Dalam pandangan pluralisme, tidak ada
batasan lagi antara satu negara dengan yang lainnya dalam melakukan hubungan
internasional karena banyak cara/bentuk-bentuk yang dapat dilakukan dengan
cara-cara yang sifatnya lebih soft.
Saat ini,
kehidupan Internasional pun otomatis menjadi bagian dari masalah Internasional.
Batasan dalam dunia Internasional seolah tidak nyata lagi setelah munculnya era
globalisasi. Batasan-batasan tersebut seolah hanya tertulis pada kertas dan
tidak ada pada dunia nyata. Memang demikianlah pada kenyataan saat ini. Kehidupan
yang melampaui batas-batas nasional merupakan kehidupan Internasional dan kita
adalah bagian dari aktor hubungan Internasional.
Global
governance is a permissive concept. Like globalization, with which it is often
associated, the frequency with which global governance is invoked in the
scholarly literature and in policy practice far exceeds the number of times it
is precisely or carefully defined. As a result, the term ‘global governance’ is
applied to a wide variety of d ifferent practices of order, regulation, systems
of rule, and patterned regularity in the international arena. It is permissive
in the sense that it gives one license to speak or write about many different
things, from any pattern of order or deviation from anarchy (which also has
multiple meanings) to normative
preferences
about how the world should be organized[21].
Bahwa Pemerintahan global adalah konsep permisif. Seperti globalisasi, dengan
yang sering dikaitkan, frekuensi
yang pemerintahan global dipanggil
dalam literatur ilmiah dan dalam praktek
kebijakan jauh melebihi jumlah kali itu justru
atau hati-hati didefinisikan.
Akibatnya, istilah 'pemerintahan
global' diterapkan untuk berbagai
praktek yang berbeda dari keteraturan,
regulasi, sistem pemerintahan,
dan keteraturan pola di arena internasional. Hal ini permisif dalam arti bahwa ia memberikan satu lisensi untuk berbicara atau menulis
tentang banyak hal yang berbeda, dari
setiap pola perintah atau penyimpangan dari anarki (yang juga memiliki beberapa arti) ke normatif preferensi
tentang bagaimana dunia harus diatur.
Global governance
adalah suatu konsep yang muncul sebagai jawaban atas berkurangnya “power”
maupun kapasitas negara dalam mengatasi isu-isu ataupun berbagai permasalahan
yang sedang dihadapi oleh negaranya. Global governance muncul karena
kecenderungan pemerintah yang gagal dalam menjalankan fungsinya di dalam
pemerintahan, yang kemudian diikuti oleh hadirnya faktor-faktor eksternal (luar
negeri), kekurangan sumber daya, dan ketidakmauan sumberdaya yang ada untuk
terlibat dalam isu dalam negeri tersebut[22].
Global Governance dan kaitannya terhadapat
Konflik Papua
Sebagai
negara yang hidup dan terlibat dalam dunia Internasional, tentu Indonesia pun
menjadi bagian dari sorotan dunia dalam melakukan aktivitas Internasional[23].
Misalnya perdagangan, budaya, perekonomian, sampai pada masalah politik
internal negara Indonesia. Banyak perusahaan asing yang menanamkan modalnya dan
juga beroperasi di negara Indonesia. Dan salah satu perusahaan multinational
Corporate (MNC) tersebut adalah PT.Freeport yang ada di Papua.
Sebagai
perusahaan penghasil emas dan tembaga terbesar di dunia, tentu PT.Freeport dan
juga Papua menjadi sorotan dari dunia Internasional. Migrasi karyawan dari luar
negeri serta aktivitas perdagangan hasil penambangan dari PT.Freeport ini tentu
melibatkan banyak negara di dunia Internasional.
Maka
implikasi dari adanya fenomena global governance terhadap masalah di Papua ini
adalah bahwa pemerintah Indonesia haruslah waspada dalam banyaknya aktor
Internasional yang dengan bebas dapat memasuki wilayah Papua. Adanya konflik
pertumpahan darah disana dan juga kesenjangan kesejahteraan sampai pada
kemisikinan akan menjadi sorotan dari para organisasi-organisasi yang bergerak
di dunia Internasional di bidang HAM. Sebut saja misalnya Dewan HAM PBB ataupun
Human Rights Watch, yang bertugas menerbitkan berbagai laporan pelanggaran HAM
se-dunia dengan tujuan untuk menarik perhatian Internasional dan memberikan
tekanan pada negara atau Organisasi Internasional untuk menyelesaikan konflik
tersebut[24].
Indonesia
memang memiliki aturan yang ketat bagi orang-orang yang terbukti menyebarkan
separatisme seperti bendera Papua. Para pelaku dapat dihukum selama 20 tahun
penjara. Berdasar data Human Rights Watch, sampai saat ini sebanyak 130 orang
mendekam di penjara karena isu separatisme. Kebanyakan dari mereka berasal dari
Papua atau dari Kepulauan Maluku Timur[25].
Jika
pemerintah tidak segera mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi konflik
yang ada di Papua, maka dengan cepat nantinya akan ada banyak tekanan dari
berbagai pihak yang memperhatikan kondisi di Papua.
Tidak
heran jika pada tanggal 28 April lalu secara resmi membuka Kantor Perwakilan
Papua Merdeka. Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI) memandang Manuver Benny
Wenda dkk, melalui International Parliamentarian for West Papua, International
Lawyer for West Papua, dan juga Forum Melanesia yg didukung Vanuatu, kini sudah
lebih jauh dengan Perwakilan di Oxford itu[26].
Di Papua, masih ada Tentara Pembebasan Nasional OPM di bawah Goliath Tabuni,
Komite Nasional Papua Barat dll, yang masih berkembang melakukan kampanye Papua
Merdeka. Ditambah dengan kian tumbuhnya dukungan internasional dari kekuatan
politik di Papua Nugini, Vanuatu, serta sejumlah politisi di Inggris, Selandia
Baru dan Australia[27].
Pembukaan
turut dihadiri Walikota Oxford Mohammaed Niaz Abbasi, anggota Parlemen Inggris,
Andrew Smith, dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin. Sementara itu, Andrew
Smith berbicara dalam peluncuran tersebut, menegaskan kembali komitmennya untuk
terus membantu Papua melalui Parlemen Internasional Untuk Papua yang telah
dibentuk dua tahun lalu. Dalam kesempatan tersebut juga hadir seorang pemain
Rugby Nasional dari Papua New Guinea Paul Aiton, kemudian Jenifer Robinson dan
Charles Foster dari kelompok pengacara internasional untuk Papua Barat,
mahasiswa dari Universitas Oxford, warga Papua di Belanda, serta pendukung
Papua Merdeka di Inggris.
Munculnya
dukungan dari berbabagai pihak asing untuk kebebasan Papua Barat, harusnya
menjadi pukulan bagi pemerintahan Indonesia. Memang kita belum mengetahui jelas
apa yang menjadi motif mereka. Inggris mengatakan bahwa mereka hanya ingin
mendukung hak-hak dari orang Papua barat untuk hidup layak dan hidup sejahtera
denga aman. Demikian juga beberapa negara lain yang mengatakan argumen yang
sama. Tapi disisi lain bisa jadi mereka juga mengincar potensi yang ada di
Papua Barat, tapi itu juga belum pasti. Intinya adalah responsif dari
pemerintah Indonesia yang tegas dan melakukan kebijakan yang nyata demi
terselesaikannya konflik tersebut tanpa harus melibatkan pihak-pihak asing.
Munculnya
global governance akan terus menekan kinerja pemerintahan secara khusus terkait
dengan konflik dalam negeri Indonesia, Papua. Global governance menekankan
bahwa tanpa harus menjadi seorang pemerintah pun, kita bisa memiliki dampak
yang besar bagi negara maupun bagi dunia Internasional. Maka dari itu,
pemerintah Indonesia harus bijak dan mampu menyikapi konflik internal yang
terjadi di negara Indonesia secar mandiri dan bijaksana.
Sebuah
media online beranggapan bahwa Indonesia harus meningkatkan ofensif diplomatik.
Sependapat dengan itu saya juga beranggapan kalau Kemenlu harus menghentikan
gaya diplomasi yang 'gemulai', dan seharusnya harus semakin kritis dalam
menghadapi setiap bentuk dukungan internasional terhadap Papua Merdeka. Bila
perlu, harus segera direspons keras,
minimal dengan kecaman keras. Di samping itu, intensifikasi dan akselerasi
program-program kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur dan
efektivikasi dana Otsus (juga tindakan tegas atas korupsi dana Otsus) harus
menjadi agenda prioritas Pemerintah.
Ketua
Koordinator Kaukus Papua DPR RI mengatakan bahwa akar masalah di Papua adalah
keberadaan PT Freeport Indonesia. Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, untuk
menyelesaikan masalah yang ada di Papua, PT Freeport Indonesia sebaiknya
melakukan langkah-langkah yang bisa membuat masyarakat Papua sejahtera.[28]
Simpulan
PT.Freeport
menjadi akar permasalahan yang semakin kompleks di bagian barat Papua.
PT.Freeport ini memang sangat memiliki potensi yang luar biasa bagi Indonesia.
Karena selain dapat mensejahteraan rakyat Indonesia dengan penghasilannya yang
berlimpah, juga dapat menjadi kekuatan baru negara Indonesia dalam Hubungan
Internasional di mata dunia. Sebab potensi yang ada bukan hanya emas atau
tembaga, namun juga perak, dan itu dalam skala yang sangat besar. Apalagi jika
penelitian para ahli tentang adanya kandungan uranium disana ternyata benar,
maka akan menjadi penyesalan yang sangat luar biasa bagi negara karena
membiarkan “senjata” andalan tersebut dieksploitasi oleh pihak asing. Maka dari
itu pemerintah Indonesia harus memberikan kebijakan yang tegas dan menyikapinya
dengan bijak. Apalagi dengan adanya isu global governance maka pemerintah harus
sigap sebelum pada akhirnya berbagai tekanan dan intimidasi dari berbagai aktor
Internasional mempengaruhi masyarakat Indonesia, khususnya Papua sendiri.
[1]
http://industri.kontan.co.id/news/luas-wilayah-pertambangan-freeport-indonesia-bakal-menciut
[2] ibid
[3](Video) Youtube.com/ FROM STRUGGLE DAWNS NEW HOPE. Dimainkan
25 April 2013. Jam 12:54 WIB
[4] ibid
[5] http://rimanews.com. Abaikan
Hak Masyarakat Ada Freeport Rampok Kekayaan Alam Papua. Diakses tanggal 8
Juni 2013. Pukul 18:23 WIB
[6] Marwan Batubara. 2012. http://www.eramuslim.com/berita/.Sejarah Kelam Tambang Freeport. Diakses pada Senin 9 Juni 2013. Pukul 12:45
[7] ibid
[8] ibid
[9] (Video) Youtube.com/ FROM
STRUGGLE DAWNS NEW HOPE. Dimainkan 25 April 2013. Jam 12:54 WIB
[10] Ibid
[11] ibid
[12] ibid
[13] ibid
[14] Dr.
(cand.) Dewi Aryani, M.Si. http://oase.kompas.com.
Kasus.Freeport.Hilangnya.Nurani.Pemerintah.Diakses
pada Senin, 9 Juni 2013. Pukul 15:12 wib
[14] ibid
[15] ibid
[16] ibid
[17] (Video) Youtube.com/ FROM
STRUGGLE DAWNS NEW HOPE. Dimainkan 25 April 2013. Jam 12:54 WIB
[18]
ArryBainus,,
et.al,. 2007: Reading Kit Kuliah/Tutorial PengantarHubungan Internasional-1.(G10D.101) years
2007.Department of International Relations, Faculty of Social and Political
Science Padjadjaran University.
[19] Cyntia Weber, 2005,
International Relations Theory. A
critical Introduction , 2 nd ed., London dan New York:
Routledge, hlm 37-58.
[21] Thomas J. Biersteker. 2009. Global Governance. Routledge
Companion to
Security
(New York and London: Routledge Publishers).p.1
[22] Dudy Heryadi.Perkuliahan
Praktikum Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran.Global Governance. Sabtu 18 Mei 2013.
[23] Cyntia Weber, 2005, International
Relations Theory. A critical Introduction
, 2 nd ed., London dan New York: Routledge, hlm 37-58.
[24] Simela Victor Muhamad. Jurnal
Tentang HAM. PEMAJUAN DAN
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM KONTEKS HUBUNGAN INTERNASIONAL.p.1
[25] Dany Brakha. 2013.
http://www.satuharapan.com/content/read/gerakan-pembebasan-papua-barat-bangun-markas-di-oxford/
[26]Girindra
Sandino.
http://forum-penulis-pelitaonline-folis-line.pelitaonline.com/news/.Waspadalah Inggri Buka Kantor Papua-Merdeka.
Diakses pada Minggu 8 Juni 2013. Pukul 17:00 wib
[27] ibid
[28] Zul Sikumbang.
http://www.antaranews.com/berita/377453/paskalis-kossay-pt-freeport-indonesia-penyebab-masalah-di-papua
Tidak ada komentar:
Posting Komentar